Tiga Ranperda Inisiatif DPRD Naik Kepembahasan Naskah Akademik

Iklan Semua Halaman

Tiga Ranperda Inisiatif DPRD Naik Kepembahasan Naskah Akademik

Sabers5
17 Februari 2020
DOK. 30 Anggota DPRD Dumai saat melakukan sesi Foto bersama di halaman kantor DPRD.
DUMAI, SABERS5.com -- Tiga buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) hasil Inisiatif DPRD Kota Dumai periode 2019-2024 segera memasuki pembahasan naskah akademik. Mengikuti tahapan pembentukan Perda, naskah akademik Ranperda ini segera diekspos awal pekan ini oleh DPRD.

     Keterangan diperoleh di Sekretariat DPRD Jalan Tuanku Tambusai Bagan Besar akhir pekan lalu menyebutkan, ketiga Ranperda meliputi tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, tentang Penyelenggaraan Reklame, dan tentang Pengelolaan Sampah.

     "Reklame dan sampah, DPRD ingin mengakomodasi persoalan-persoalan ini. Dengan adanya perda bisa timbul tindakan. Naskah akademik ranperda yang diinisiasi DPRP ini harus diekspos, baru dilanjutkan kepembahasan, dengan segera kita tunaikan,"  ungkap Wakil Ketua DPRD Kota Dumai Mawardi saat dijumpai diruang kerjanya.

    Pembahasan naskah akademik demikian itu merupakan syarat pembahasan sebuah regulasi daerah.  Sedangkan, ada peraturan daerah itu karena ada kebutuhan. Yakni kebutuhan akan adanya regulasi terhadap persoalan-persoalan tertentu yang ada dimasyarakat.

      Dijelaskan Mawardi, Perda Inisiatif DPRD adalah bukti nyata eksistensi DPRD Kota Dumai. Ini karena salah-satu fungsi DPRD adalah fungsi legislasi, selain fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Kalau tidak melakukan fungsi tersebut, menurut dia, maka DPRD kehilangan salah-satu dari 3 fungsi pokoknya.
   
     "Makanya kita dorong lahirnya perda-perda. Perda bisa mendorong  terkelolanya persoalan-persoalan ditengah masyarakat. Kita berharap perda-perda ini bisa diimplementasikan Pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan yang baik oleh eksekutif termasuk legislatif sendiri," lanjut Mawardi menambahkan, ini juga terkait  sanksi dan pelanggaran-pelanggaran hukumnya.
   
     DPRD, lanjut politisi energik PKS, berusaha agar ketiga ranperda berproses secara baik, agar bisa dipersembahkan untuk masyarakat Kota Dumai, baik tentang pengelolaan reklame maupun sampah. Karena masih banyak persoalan-persoalan disekitar konteks permasalahan ini.
   
     "DPRD ingin mengakomodasi persoalan ini. Terakomodasi dalam Perda sehingga bisa timbul tindakan yang legal dari pemerintah. Tidak ada landasan hukumnya maka tindakan itu kayak film Rambo saja, kayak hukum rimba, gitu.  Dan bila sudah sampai pada penyusunan naskah akademis, artinya prosesnya sudah berjalan di pertengahan.  Ya,  ini pengusulan DPRD periode sebelumnya, ditindaklanjuti DPRD 2019-2024," tambah Mawardi.

     Sebelumnya Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Banpemperda) DPRD Kota Dumai Edison SH dalam keterangan singkat mengatakan  ketiga ranperda hasil inisiatif DPRD Kota Dumai tersebut akan memasuki tahap ekspos pada Senen pekan ini. "Nanti lebih jelasnya," tutur Edison menanggapi via ponselnya.

      "Tentang reklame, yang baru ada adalah Perda Pajak Reklame. Kalau yang ini prosedur dan cara-cara pengadaan reklame. Ini perwujudan fungsi pembentukan peraturan daerah, atau fungsi legislasi yang dimiliki DPRD," jelas Sekretaris DPRD Kota Dumai Fridarson SH MSI, secara terpisah.
   
    Lebih jauh kata mantan Kabag Hukum Setdako Dumai Fridarson menambahkan, dilakukannya ekspos ketiga ranperda inisiatif tersebut untuk mendapatkan tanggapan anggota-anggota DPRD secara keseluruhan. (S5)